Jakarta, TIRILOLOKNEWS.COM || NASIONAL – Penjabat Gubernur Nusa Tenggara Timur, Ayodhia G. L. Kalake, SH, MDC bersama 10 Penjabat Gubernur lainnya menerima penghargaan sebagai Penjabat Kepala Daerah berprestasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Selain Penjabat Gubernur, turut menerima penghargaan serupa 9 Penjabat Bupati / Wali Kota.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi NTT, Dra. Bernadeta Usboko, M.Si hadir langsung mewakili Pj. Gubernur NTT yang sedang berhalangan dikarenakan kegiatan Kupang Exotic Run dan Jazz Festival yang diselenggarakan di Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT.
Ajang pemberian award kepada para Penjabat Kepala Daerah ini diinisiasi oleh Kementerian Dalam Negeri berkolaborasi dengan Tempo Media Group. Penghargaan ini diberikan pada malam Apresiasi Kinerja Penjabat Kepala Daerah 2024 yang digelar di The Tribrata Convention Center, Jakarta Selatan, Jumat malam, 30 Agustus 2024.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tito Karnavian yang menyerahkan langsung penghargaan tersebut kepada para Penjabat Kepala Daerah atau Pejabat yang mewakili mengatakan, bahwa penghargaan kepada Penjabat Kepala Daerah yang kinerjanya baik harus diberikan apresiasi.
“Melihat data sekarang Indonesia memiliki 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 416 kabupaten, dan 98 kota. Dari total daerah tersebut, terdapat 275 daerah yang dipimpin oleh Penjabat Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Dari ratusan Penjabat Kepala Daerah itu, tersaring 17 Penjabat Bupati dan Wali Kota, serta 16 Penjabat Gubernur,” katanya usai menyerahkan Penghargaan di Ballroom The Tribrata Jakarta, Jumat (30/8/2024) malam.
Penjabat Kepala Daerah berangkat dari adanya Pilkada Serentak untuk mengisi kekosongan pejabat sebagaimana disebutkan UU No. 10 tahun 2016 tentang pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati yang berakhir masa jabatannya tahun 2022.
“Penghargaan kinerja Penjabat Kepala Daerah penilaiannya dilakukan dalam tiga kategori yakni Kesejahteraan rakyat, pelayanan publik, dan kondisi ekonomi daerah. Selain itu, penilaiannya juga dilihat dari kategori pendapatan daerah dan anggaran yang tinggi, sedang dan kecil. Jadi penilaiannya benar-benar adil sesuai kondisi wilayah, pendapatan, dan anggarannya. Apalagi jurinya dari Media Tempo, Ombusman, Brin, dan Kemenpan RB yang pastinya netral,” jelas Tito.
“Penghargaan tersebut, dimaksudkan memberikan pengakuan atas pencapaian dan prestasi Penjabat Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya. Ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi tim dan menambah semangat bekerja di kalangan pegawai pemerintahan. Sekaligus menegaskan komitmen terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Tempo Inti Media, Arif Zulkifli, yang juga menjadi juri penghargaan, mengatakan tim Tempo bersama Kemendagri menyusun metodologi untuk memilih yang terbaik dari penjabat yang ada.
“Bulan lalu kami memanggil para finalis. Kami meminta para Penjabat Kepala Daerah untuk mempresentasikan capaiannya selama mereka menjabat. Ada yang tenang, tapi saya lihat juga ada yang gugup,” kata Arif Zulkifli saat memberi sambutan pada Jumat 30 Agustus 2024.
Arif menjelaskan ada tiga kelompok penilaian yang ditetapkan oleh Kemendagri dan Tempo. Pertama, aspek kesejahteran yang mencakup indikator penting, antara lain kemiskinan ekstrem, tingkat pengangguran, kesehatan dan penanganan stunting. Kedua, aspek pelayanan publik dengan penilaian pelayanan kepada masyarakat, pemberian perizinan, dan kegiatan unggulan di daerah masing-masing. Ketiga adalah ekonomi daerah. Aspek ini dinilai berdasarkan pengendalian inflasi, penyerapan anggaran, serta kinerja dari Badan Usaha Milik Daerah.
“Ketiga hal ini menjadi dasar bagi kami menilai,” kata pria yang disapa Azul ini.
Namun, metodologi penilaian juga tidak mengabaikan faktor fiskal masing-masing daerah. Menurut Azul, tidak adil apabila kapasitas fiskal daerah disamaratakan. Oleh karena itu, dewan juri membagi penilaian berdasarkan klaster. Ada tiga klaster fiskal, yakni fiskal tinggi, sedang, dan rendah.
“Daerah Khusus Jakarta tidak bisa dibandingkan dan dikontestasikan dengan daerah lain mengingat keistimewaan, termasuk juga dalam besarnya anggaran,” ujarnya. “Jadi kita sangat berhati-hati dalam menyusun kategori-kategori dan memilih.”
Untuk diketahui, selain Arif Zulkifli, Dewan Juri dalam penghargaan ini terdiri dari Inspektur Jenderal Kemendagri, Komisaris Jenderal Tomsi Tohir Balaw, peneliti senior Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Siti Zuhro, staf ahli Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jufri Rahman; dan Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih.
Adapun Pj Gubernur Jakarta Heru Budi Hartono menerima penghargaan dalam kategori apresiasi khusus fiskal sangat tinggi. Apresiasi khusus juga diberikan kepada Pj Gubernur Papua Tengah, Ribka Haluk, dalam kategori khusus perempuan inspiratif.
Dalam kategori kinerja total klaster fiskal tingggi diraih Inspektur Jenderal (purn) Sang Made Mahendra Jaya, yang menjabat Pj Gubernur Bali. Kinerja total fiskal sedang dimenangkan Pj Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni. Selain kategori kinerja total, Agus juga menenangkan kategori ekonomi daerah fiskal sedang. Pj Gubernur Sulawesi Barat Zudan Arif Fakrulloh juga menenangkan dua penghargaan sekaligus, yakni kategori kinerja total dan kesejahteraan rakyat untuk provinsi fiskal rendah.
Sementara untuk kategori kesejahteraan rakyat, Pj Gubernur Jawa Barat Bey Triadi Machmudin menenangkan provinsi fiskal tinggal yang memenangkan kategori ini. Untuk fiskal sedang diraih oleh Pj Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safrizal Zakaria Ali. Safrizal juga menenangkan kategori pelayanan publik. Kategori pelayanan publik untuk provinsi fiskal tinggi diraih Pj Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik. Sedangkan klaster fiskal rendah kategori ini dimenangkan Pj Gubernur Papua Barat, Ali Baham Temongmere.
Untuk kategori ekonomi daerah, provinsi fiskal tinggi diberikan kepada Pj Gubernur Kalimantan Barat Harisson. Sedangkan klaster provinsi fiskal rendah diberikan kepada Pj Gubernur Nusa Tenggara Timur.
Pada tingkatan Bupati dan Wali Kota, kategori kinerja total dengan daerah fiskal tinggi diraih oleh Pj Wali Kota Bekasi, Raden Gani Muhamad. Raden Gani juga memenangkan kategori ekonomi daerah. Untuk klaster fiskal sedang, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memenangkan tiga kategori sekaligus, yakni kinerja total, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan publik. Kategori kinerja total fiskal rendah diberikan kepada Pj Bupati Batang Lani Dwi Rejeki.
Pada kategori kesejahteraan rakyat, Pj Bupati Gianyar I Dewa Tagel Wirasa memenangkan klaster fiskal tinggi. Sedangkan fiskal rendah dimenangkan Pj Bupati Penajam Paser Utara, Makmur Marbun. Kemudian, kategori pelayanan publik fiskal tinggi dimenangkan Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono dengan klaster fiskal rendah dimenangkan Pj Bupati Jepara, Edy Suprianta.
Kategori ekonomi daerah untuk fiskal sedang dimenangkan Pj Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono. Sedangkan, ekonomi daerah untuk wilayah fiskal rendah dimenangkan Pj Bupati Tanah Laut, Syamsir Rahman.
