Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Penjabat Gubernur NTT Dr. Andriko Noto Susanto, S.P, M.P hadir dan bertindak sebagai Inspektur pada Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang Nasional (HANTARU) 2024 bertempat di Halaman Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTT pada Selasa (26/09/2024).
Upacara diawali dengan pembacaan sejarah singkat Agraria dan dilanjutkan Penganugerahan Penghargaan Tanda Kehormatan Satya Lencana Karya Satya kepada ASN Kantor Wilayah ATR/BPN NTT sebanyak 23 orang dan dilanjutkan dengan penyematan tanda jasa, pelepasan purna bhakti kepala BPN Kabupaten Timor Tengah Selatan. Dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat hak atas tanah kegiatan pendaftaran tanah dan PTSL wilayah Kota Kupang oleh penjabat Gubernur NTT didampingi Kepala Kanwil ATR BPN Provinsi NTT Hiskia Simarmata.
Menteri ATR/BPN RI, Agus Harimurti Yudhoyono melalui sambutannya yang dibacakan Pj. Gubernur NTT mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Kepastian hukum hak atas tanah menjadi nilai penting dalam memberikan landasan bagi masyarakat, bahwa tanah yang mereka kuasai, mendapatkan pengakuan secara legal dari negara. Implementasinya, kita wujudkan melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Dalam kurun waktu 7 (tahun) terkahir akselerasi pedaftaran tanah meningkat 250% di tahun 2024 mencapai 117,9 Juta bidang tanah dari capaian tahun 2017 yang hanya mencapai 46 Juta bidang tanah,” jelas Menteri ATR/BPN.
“Selaras dengan capaian tersebut, Kementerian ATR/BPN telah mengupayakan pendaftaran tanah ulayat masyarakat hukum adat sebagai bukti hadirnya negara dalam memberikan kepastian hukum atas tanah. “Saat ini kita telah menerbitkan 41 Sertipikat Hak Pengelolaan untuk tanah ulayat yang mencakup luasan hampir 972 ha di Provinsi Sumatera Barat, Papua, Jawa Barat, Bali, Jambi, Kalimantan Barat dan Aceh,” sebutnya.
Lebih lanjut pihak Kementerian ATR/BPN memberikan bukti nyata yaitu dengan penyerahan 500 sertipikat Redistribusi Tanah kepada penduduk eks-Timor-Timor di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan ini. Lebih dari 2 (dua) dekade, mereka menunggu untuk mendapatkan lahan tempat tinggal. Bantuan pembangunan rumah tinggal dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Pemerintah Daerah, adalah bukti implementasi Reforma Agraria yang sinergis dan kolaboratif,” jelasnya.
“Hingga saat ini telah terdapat 33 Kabupaten/Kota Lengkap, dan pada tanggal 8 Oktober mendatang akan dideklarasikan kurang lebih 39 Kabupaten/Kota Lengkap tambahan. “Dengan status itu, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan peta Kabupaten/Kota Lengkap tersebut untuk menjadi dasar atau baseline dalam merencanakan pembangunan daerah serta pembentukan kebijakan ke depannya,” sambungnya.
Ia menambahkan, Kementerian ATR/BPN terus membangun infrastruktur teknologi untuk memberikan layanan digital yang efisien bagi masyarakat, termasuk implementasi sertipikat elektronik. “Hingga September 2024, telah terbit 1.112.879 sertipikat elektronik, yang diterbitkan oleh 465 Kantor Pertanahan dari total 486 Kantor Pertanahan di Indonesia. Artinya, 95,6% Kantor Pertanahan telah mengimplementasikan layanan Sertpikat Elektronik,” tuturnya.
Ucapan terima kasih juga disampaikan Pj. Gubernur NTT kepada Bank Indonesia dan Kanwil ATR/BPN yang telah mengimplementasi digitalisasi melalui surat elektronik, “Semoga upaya ini terus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi agar pembangunan NTT dapat di lakukan secara lebih cepat.” Ucapnya.
Ia menyebut, Kementerian ATR/BPN telah memberikan dukungan dalam rangka penyediaan produk rencana tata ruang, salah satunya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Dari target yang dicanangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024, Kementerian ATR/BPN diamanatkan untuk menyusun 2.000 RDTR, dan hingga saat ini sudah 516 RDTR yang telah terealisasi, dimana sebanyak 260 RDTR diantaranya telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS),” jelasnya.
Agus dalam sambutannya mengungkapkan partisipasi masyarakat turut memegang peranan penting dalam upaya pelaksanaan program strategis Kementerian ATR/BPN, salah satunya melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
“Dalam sepuluh tahun, secara keseluruhan Reforma Agraria telah berhasil mencapai 12,6 Juta ha dari target 9 Juta ha, yang terdiri dari legalisasi aset dan redistribusi tanah. Kementerian ATR/BPN memastikan agar keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria, tidak hanya sekedar output angka kuantitatif, tetapi outcomenya juga benar-benar dirasakan secara kualitatif oleh masyarakat,” pungkasnya
“Selain fokus kita pada bidang agraria, tata ruang yang efektif menjadi kunci untuk menciptakan kemudahan investasi di suatu daerah. Tentunya, melalui perencanaan yang terintegrasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum, serta dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan dampak lingkungan, tata ruang memegang peranan penting sebagai Pintu Masuk Terbaik bagi Investasi,” tambah Menteri Agus.
Dalam kesempatan yang sama Pj. Andriko menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi NTT meraih penghargaan sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD ) Provinsi terbaik 2024 untuk wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (Nusampua) pada Rapat Koordinasi Nasional Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD ) tahun 2024 dengan Tema Digitalisasi Pemda untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Jakarta pada Senin, 23 September 2024 yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Keuangan Sri Muliyani, Gubernur BI Perry Warjiyo, Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas, Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, dan Gubernur, Bupati/Walikota Se-Indonesia serta pimpinan kementerian/lembaga, anggota satgas P2DD.
“Peringatan ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengelolaan agraria dan tata ruang yang adil dan berkelanjutan,” tambah Andriko.
Kegiatan dihadiri oleh unsur forkopimda beserta para pejabat pada kantor wilayah kementerian ATR/BPN Provinsi NTT.
