Kakanwil BPN NTT – Yosias B. Lona
TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Wacana penghapusan Pajak Bumi Dan Bangunan – PBB oleh Menteri Agraria Dan Tata Ruang mendapat tanggapan dari Kakanwil BPN NTT Yosias B. Lona. Kepada Tirilolok di ruang kerjanya Jumat siang 6 Februari, Yosias B. Lona mengatakan, pajak yang dibayar pemilik tanah dan bangunan digunakan untuk pembangunan yang pada akhirnya dinikmati masyarakat.
? Wacana penghapusan PBB oleh Menteri Agraria barangkali karena menteri beranggapan selama ini masyarakat tidak mau urus sertifikat karena masalah PBB?, katanya.
Menurut Mantan Kepala BPN Blitar dan Sumba Timur ini, mungkin menteri menginginkan pemerintah provinsi dan kabupaten kota perlu mengambil kebijakan untuk membantu masyarakat yang belum memiliki sertifikat tanah untuk mendapatkan sertifikat tanah.
Mengenai perubahan nomenklatur Badan Pertanahan Nasional BPN menjadi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang, Jos Lona mengakui, telah ada dua Kepres Mengenai perubahan nomenklatur yang dikeluarkan pada bulan Januari lalu yang secara struktural akan diikuti dengan peraturan pemerintah untuk selanjutnya diikuti provinsi dan kabupaten kota sesuai tugas dan fungsinya.
Dia menambahkan, apabila di daerah ada fungsi dan kewenangan mengenai tata ruang yang dilaksanakan provinsi dan kabupaten kota maka akan melaksanakan fungsi pemerintah pusat termasuk struktur dan kewenangannya.
Pada tahun 2015 ini, BPN NTT akan menerbitkan 43 ribu lebih sertifikat tanah masyarakat pada 22 kabupten kota se-NTT melalui PRONA dengan dana 107 milyard rupiah. (Hendro)