Muhammad Hanif Dhakiri Minta PKB NTT Bergerak Solid dan Dekat dengan Rakyat

Sebanyak 22 pengurus DPW PKB Provinsi NTT resmi dilantik.

Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Wakil Ketua Umum DPP PKB, Dr. Muhammad Hanif Dhakiri, S.Ag., M.Si, resmi mengukuhkan 22 pengurus DPW PKB Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masa bakti 2023–2028, Senin (16/2/2026), di Hotel Neo by Aston Kupang.

Dalam sambutannya, Muhammad Hanif Dhakiril menyampaikan apresiasi atas kerja keras dan dedikasi seluruh kader PKB di NTT yang dinilai berhasil meningkatkan perolehan suara serta memperkuat struktur partai di daerah.

Ia menegaskan, pengukuhan pengurus bukan sekadar seremoni, melainkan momentum konsolidasi untuk menjadikan PKB sebagai kekuatan politik yang benar-benar memimpin dan memberi solusi bagi masyarakat.

“PKB tidak boleh menjadi partai biasa. Kita harus menjadi kekuatan politik yang menentukan arah perubahan dan menghadirkan solusi nyata bagi rakyat,” tegasnya.

Muhammad Hanif Dhakiri mengungkapkan kondisi global yang penuh ketidakpastian, mulai dari instabilitas politik, konflik di berbagai kawasan, hingga tantangan ekonomi dunia. Meski Indonesia relatif stabil, menurut Wakil Ketua Umum DPP PKB rakyat menginginkan lebih dari sekadar stabilitas.

“Rakyat ingin keadilan, kepastian, dan kesejahteraan. Politik tidak boleh berjalan biasa-biasa saja. Partai politik harus tampil sebagai solusi,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya transformasi kader, dari sekadar politisi menjadi pemimpin dan negarawan yang berpikir jauh ke depan serta mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan politik jangka pendek.

Menurut Hanif, pengurus DPW dan DPC harus menjadi “mesin politik” yang hidup, bergerak hingga tingkat kabupaten dan kecamatan, serta mampu mengelola sumber daya partai secara efektif.

“PKB harus solid, terorganisir, dan responsif terhadap kebutuhan rakyat. Dengan kerja terstruktur dan komitmen bersama, PKB NTT bisa menjadi kekuatan politik yang diperhitungkan,” katanya.

Pengukuhan ini diharapkan menjadi langkah awal konsolidasi menyeluruh PKB NTT dalam menghadapi agenda politik ke dep<span;>an.