Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Organisasi Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi NTT mengadakan pembukaan Musda IV Pertuni NTT pada Selasa, (28/1/2025), bertempat di Aula Tatwamasi Balai Diklat Sosial Provinsi NTT.
Acara mengusung tema “Konsolidasi Internal Organisasi dalam Meningkatkan Kapasitas, Kualitas, dan Ketahanan Pertuni guna Membangun Kemitraan Eksternal yang Berkualitas Demi Mewujudkan NTT yang Inklusif Disabilitas” dengan subtema “Membangun Kapasitas Organisasi dan Kemitraan Strategis dengan Pemerintah serta Masyarakat untuk Mewujudkan NTT yang Inklusif Melalui Pelaksanaan Musyawarah Daerah IV Pertuni NTT.”
Dalam wawancara bersama wartawan, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Drs. Kanisius H. M.Mau, M.Si, menyampaikan bahwa Peraturan Daerah (Perda) Nomor 6 Tahun 2022, pekerjaan rumah yang tersisa adalah peraturan gubernurnya. Mereka sudah mencoba melakukan diskusi kecil-kecil untuk memetakan hal tersebut. Kadis Sosial NTT juga menjelaskan kepada kedua pihak, yaitu seseorang disabilitas tidak bisa bekerja sendirian, melainkan harus ada kerja sama dengan teman-teman di dalam, dan mereka siap untuk berkolaborasi. Organisasi Pertuni NTT berusaha memulai dengan pembicaraan tentang data, baik di panti yang meliputi LKS Pertuni maupun yang lain, namun tantangannya adalah data di luar itu. Beliau berharap beberapa komponen dapat terlibat untuk pendataan yang valid dan akurat.
Sementara itu, Ketua Umum DPP Pertuni, Setiawan Gema Budi, S.Pd., M.Pd., menyatakan pentingnya menetapkan program kerja lima tahun ke depan agar organisasi Pertuni NTT memiliki arah yang jelas. Seperti pemerintahan yang memiliki rencana strategis, Pertuni juga memiliki rencana strategis internal. Selanjutnya, laporan pertanggungjawaban akan diberikan terkait pencapaian program-program yang telah disusun selama lima tahun sebelumnya. Tradisi tersebut merupakan bagian dari amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan baru-baru dilaksanakan musyawarah nasional yang mengamanahkan dirinya untuk memimpin Pertuni selama lima tahun ke depan. Selain itu, kegiatan pembukaan Musda IV Pertuni NTT juga merupakan proses belajar berdemokrasi, yang memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk memilih pemimpin baru dan Dewan Pengawas Daerah tunanetra di NTT. Ketentuan tersebut berlaku maksimal untuk dua periode.
Terakhir, Mantan Ketua DPD Pertuni NTT, Adyo Datus Libing, mengungkapkan, tugas yang akan segera selesai setelah dua periode diharapkan dapat diteruskan oleh ketua yang terpilih. Datus berharap perjuangan selama lima tahun dapat dilanjutkan, serta mendukung kemitraan dengan pemerintah daerah untuk memperjuangkan pemenuhan hak-hak tunanetra. Datus juga berharap perhatian dan dukungan dari pemerintah terhadap kelancaran dan profesionalisme organisasi Pertuni di NTT.
Jika jumlah penduduk Indonesia mencapai 250 juta, maka diperkirakan ada sekitar 3.750.000 tunanetra, baik yang mengalami kebutaan maupun kelemahan penglihatan.
