Jakarta, TIRILOLOKNEWS.COM || NASIONAL – Bertempat di Kantor Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) RI, pada Selasa (18/3/2025) malam, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena dan jajaran Kepala Daerah se-NTT melaksanakan tatap muka bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait serta Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul).
Pertemuan ini membahas sinkronisasi antara program Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. Dalam diskusi tersebut, Gubernur NTT dan para Kepala Daerah menyampaikan program prioritas yang membutuhkan sinergi dengan kebijakan nasional, baik dalam bentuk dukungan program, anggaran, maupun regulasi untuk pembangunan di Provinsi NTT. Selain itu, dibahas juga peluang akses NTT terhadap program hibah atau pendanaan khusus dari Pemerintah Pusat. Dan Pemprov NTT sendiri siap mendukung salah satu program prioritas nasional, yakni Program 3 Juta Rumah.
“Sektor perumahan menjadi salah satu aspek vital dalam pengentasan kemiskinan di NTT, mengingat provinsi ini memiliki kontribusi jumlah penduduk miskin sebesar 4,61 persen berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2025,” ucap Menteri Ara.
Menteri Ara yang didampingi oleh Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur, Irjen PKP Heri Jerman, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, menjelaskan peran Kementerian PKP dalam mendukung program pengentasan kemiskinan melalui penyediaan perumahan.
“Meskipun terdapat berbagai keterbatasan, selalu ada peluang untuk melakukan terobosan guna mencapai target pembangunan perumahan. Beberapa kebijakan yang telah diterapkan oleh Kementerian PKP untuk mempercepat pemenuhan 3 juta rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) antara lain BPHTB gratis, pembebasan PPN untuk rumah di bawah Rp 2 miliar, serta percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kini dapat diselesaikan dalam waktu 10 hari atau bahkan lebih cepat,” jelas Maruarar.
“Sebagai langkah lanjutan, direncanakan adanya penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Sosial dan Kementerian PKP dalam mendukung program pengentasan kemiskinan di NTT,” tambahnya.
Gubernur Melki Laka Lena merespon baik komitmen tersebut dan menegaskan kesiapan Pemprov NTT dan juga Pemda se-NTT dalam menyiapkan lahan. “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung program ini. Memang butuh terobosan besar untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi rakyat, dan kami berharap dukungan Pak Menteri terus berlanjut,” ujar Melki Laka Lena.
_*Mensos Ajak Kepala Daerah se-NTT Sukseskan DTSEN dan Sekolah Rakyat*_
Dikesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mendorong peran aktif para Kepala Daerah di Provinsi NTT dalam menyukseskan proses pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Hal itu Ia sampaikan mengingat Kepala Daerah memiliki kewajiban memutakhirkan DTSEN melalui proses validasi terhadap hasil verifikasi yang telah dilakukan di lapangan.
“Data itu (DTSEN) saya minta persetujuan Bupati/Walikota, jadi data bansos itu harus ditandatangani oleh Bupati/Walikota agar data bisa dimutakhirkan. Semua data bansos itu sejatinya harus melalui proses disetujui oleh Kepala Daerah masing-masing,” kata Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul mengatakan tiap-tiap Kepala Daerah juga dapat berkontribusi dalam menyukseskan program Sekolah Rakyat yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo. Ia menyebutkan, Sekolah Rakyat merupakan program prorakyat yang sangat berdampak nyata dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Jadi ada Sekolah Rakyat untuk masyarakat miskin ekstrem dan miskin di desil 1 dan 2 DTSEN. Tentu sekolah ini diperuntukkan bagi mereka di sekitar lokasi yang tanahnya milik kabupaten/kota. Dan model pendirian Sekolah Rakyat dapat berasal dari revitalisasi aset milik pemerintah daerah,” ucapnya.
“Saya mohon dikoordinasikan dan bisa dikirimkan ke kami data usulan revitalisasi aset dan tanah milik pemda untuk kita jadikan lokasi Sekolah Rakyat,” katanya.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengingatkan kembali bahwa saat ini proses _ground checking_ atau uji petik DTSEN sedang dilakukan pendamping sosial di seluruh Indonesia. Tentu proses itu sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah.
“Saya mohon dukung pemutakhiran lewat Dinsos, jadi Kadinsos bapak-ibu sekalian mohon dikabari. Yang akan mengajukan data itu adalah Kadinsos,” ucap Gus Ipul.
Selain itu, Gus Ipul juga menyebutkan ke depannya, pemerintah daerah akan diberikan wewenang dalam mengawasi dan memberikan penilaian kinerja terhadap para pendamping/pilar sosial yang dimiliki oleh Kemensos. Hal ini untuk memastikan proses kolaborasi dan integrasi program pusat-daerah dapat terjalin dengan baik.
Saya akan meminta bapak-ibu untuk mengawasi pendamping kami, bobotnya 30 persen. Lewat Dinsos nanti saya minta ikut mengawasi dan mengintegrasikan program,” kata Gus Ipul.
Merespons hal itu, Gubernur NTT, Emanuel Melki Laka Lena mengatakan pihaknya siap mendukung proses integrasi program Kemensos yang ada di daerah.
”Proses pemutakhiran DTSEN ini sangat penting dilakukan secara tepat dan akurat agar bantuan yang diberikan tepat sasaran. Oleh karena itu, kami siap mendukung pemutakhiran data agar bantuan yang diberikan tepat kepada yang membutuhkan,” ucap Gubernur Melki Laka Lena.
