Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Penjabat Wali Kota Kupang, Fahrensy Priestley Funay, S.E., M.Si., mengikuti rapat koordinasi terkait isu-isu strategis pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan tata kelola penyelenggaraan pemerintah daerah bersama menteri dalam negeri yang dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting, dari Ruang Garuda, Lantai II Kantor Wali Kota Kupang, Rabu (27/03).
Prokompim Kota Kupang merilis, hadir mendampingi Penjabat Wali Kota Kupang yaitu Kepala Badan Kesbangpol Kota Kupang, Noce Nus Loa, SH., M.Si.
Dalam Rapat tersebut, Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D menyampaikan bahwa suksesnya Pilkada nantinya bukan hanya bersandar pada integritas dan profesionalisme penyelenggara Pilkada dan peserta Pilkada saja, namun juga dukungan dan solidaritas dari seluruh pemangku kepentingan Pilkada, berkontribusi kepada terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan.
Tito juga menjelaskan bahwa salah satu indikator utama keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak adalah tingkat partisipasi pemilih. Ada beberapa hal untuk dapat ditindaklanjuti dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing sebagai upaya untuk mensukseskan Pilkada 2024, yakni yang pertama, jalin sinergitas yang kuat dan berkesinambungan antar penyelenggara Pemilu, pemerintah Daerah, dan aparat keamanan serta pemangku kepentingan pemilu lainnya seperti media, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, caleg, parpol/pendukung.
Kedua, waspadai dan cegah hal-hal yang dapat mencederai proses pilkada seperti perang hoax dan propaganda, politik uang, politik identitas, black campaign, serangan fajar, intimidasi. Ketiga, agar disampaikan kepada TNI Polri dan jajaran terdapat bahwa terdapat 4 tahapan penyelenggaraan Pilkada yang perlu untuk mendapatkan perhatian bersama, tahapan tersebut melibatkan masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yaitu mulai dari tahapan kampanye yang berpotensi mengalami berbagai permasalahan yang muncul konflik antar masa pendukung paslon, pengrusakan, pembakaran alat peraga kampanye, kampanye hitam, penyalahgunaan fasilitas negara, selain itu pada tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan tahapan rekapitulasi suara potensi permasalahan yang muncul adanya politik uang dan aksi protes, mengulur waktu penghitungan suara.
Diakhir rapat, Mendagri Berpesan agar setiap penjabat kepala daerah dapat bekerja secara optimal dan baik agar proses pilkada dan tata kelola penyelenggaran pilkada dapat berjalan lancar, baik, damai, dan aman.
