Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menempati posisi ketiga sebagai daerah dengan tingkat korupsi tertinggi di Indonesia.
Menanggapi hal tersebut, pada Selasa (4/11/2025), Anggota DPRD NTT dari Fraksi PKB, Marselinus Anggur Ngganggus, ST., MT., menyebut bahwa persoalan korupsi di NTT berakar dari masalah mental aparatur negara.
“Bagi saya, soal korupsi ini adalah soal mental. Mental aparatur negara yang terlibat dalam urusan keuangan publik perlu dibenahi. Ini akar persoalannya,” ujarnya dalam wawancara bersama Radio TIRILOLOK, diruang kerjanya.
Marselinus mengingatkan keprihatinan bahwa NTT yang masih tergolong sebagai salah satu provinsi termiskin keempat di Indonesia justru masuk daftar tiga besar daerah terkorup.
“Secara logika, daerah miskin mestinya berjuang keras keluar dari kemiskinan dengan kerja keras dan efisiensi. Tapi fakta dari ICW menunjukkan kita justru termasuk daerah terkorup. Berarti ada yang salah dalam tata kelola keuangan daerah,” tegasnya.
Ia mengapresiasi langkah pemerintah provinsi yang mengadakan kegiatan retret bagi aparatur sipil negara (ASN) sebagai bentuk pembinaan moral dan integritas.
“Langkah Gubernur NTT dengan program retret bagi ASN itu sudah baik. Mudah-mudahan bisa jadi bekal untuk memperbaiki tata kelola keuangan daerah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Marselinus menyatakan pentingnya membangun sikap mental baru di kalangan birokrasi dan masyarakat.
“Kita harus tumbuhkan sikap mental yang baik, hindari ego sektoral, dan sadari bahwa tujuan kita adalah kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Ia juga menilai akuntabilitas dan pengawasan publik perlu diperkuat agar praktik curang bisa ditekan.
“Kalau akuntabilitas dijaga, orang akan takut berbuat curang karena banyak mata yang mengawasi. Peran media dan masyarakat sangat penting untuk mengoreksi setiap kekeliruan,” katanya.
Marselinus menutup dengan ajakan agar semua pihak bersinergi melawan korupsi.
“Mari kita bersinergi — masyarakat, media, dan DPR — untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Kritik itu bukan racun, tapi obat dan vitamin agar pemerintahan kita semakin sehat,” pungkasnya.
