Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang menggelar diskusi publik bertajuk “Refleksi 81 Tahun Kemerdekaan”, pada Kamis (20/08).
Berlangsung di Aula St. Hendrikus Gedung Rektorat UNWIRA Kampus Penfui, diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber, yakni Dandhy Laksono (Penulis Buku Reset Indonesia dan Sutradara Film Pesta Babi), Yuvensius S. Nonga (Direktur WALHI NTT), Torry Kuswardono (Direktur Eksekutif PIKUL), Novemy Leo (Wartawan Pos Kupang), Maximianus Ardon Bidi (Sekretaris Prodi Ilmu Pemerintahan UNWIRA), dan Benaya Harobu (Penulis Buku Reset Indonesia dan Videografer Indonesia Baru).
Dalam sambutannya sebelum membuka kegiatan dengan resmi, Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan UNWIRA, Yohana Fransiska Medho, S.IP., M.IP. menekankan bahwa kekayaan sumber daya Indonesia – khususnya NTT – harus dikelola secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan.
Disebutkannya bahwa NTT merupakan daerah yang kaya sumber daya, tetapi tidak boleh miskin keadilan. Ia menegaskan bahwa tanah, air, hutan, laut, kebudayaan, dan pengetahuan lokal bukan halaman kosong yang bebas ditulis oleh kepentingan apapun, sebab semuanya itu adalah ruang hidup, sumber identitas, dan titipan antar generasi.
Oleh sebab itu, Yohana menandaskan, kebijakan pengelolaan sumber daya tidak boleh hanya bertanya seberapa besar investasi yang masuk, tetapi juga siapa yang menerima manfaat, siapa yang menanggung risiko, apakah warga didengar, dan apakah alam tetap layak untuk diwariskan.
Lebih lanjut menurutnya, pertumbuhan yang menyingkirkan rakyat atau merusak ruang hidup adalah kemajuan yang kehilangan arah moralnya. Untuk itu, sebagai lingkungan akademik, dan secara khusus sebagai Prodi Ilmu Pemerintahan FISIP UNWIRA, memikul tanggung jawab yang besar daripada sekadar menghasilkan lulusan.
Ia mendorong Civitas Akademika Prodi Ilmu Pemerintahan UNWIRA untuk melihat kampus sebagai ruang bagi kebebasan berpikir, etika berdialog, penelitian yang jujur, keberanian menyampaikan kebenaran dengan adil, argumentasi yang jernih, dan sikap yang beradab.
Ia berharap bahwa melalui diskusi publik itu, dapat menumbuhkan refleksi, yang harus diteruskan kepada penelitian yang berpihak pada kebutuhan rakyat, pendidikan kewarganegaraan yang kritis, pengawasan kebijakan yang berbasis bukti, dan kolaborasi antara kampus, pemerintah, komunitas, media, dan berbagai pihak lainnya.
Adapun kegiatan tersebut tak hanya dihadiri oleh mahasiswa/i Prodi Ilmu Pemerintahan UNWIRA, tetapi juga diikuti oleh sejumlah aktivis lingkungan, penggerak literasi, komunitas orang muda, akademisi, praktisi, dan lain-lain.
