Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Gubernur Nusa Tenggara Timur Emanuel Melkiades Laka Lena melantik Fransiskus Sales Sodo sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Aula Fernandez, Kantor Gubernur NTT, Jumat (28/8/2026).
Pelantikan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 96/TPA Tahun 2026 tertanggal 21 Agustus 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Pelantikan Sekda definitif berlangsung di tengah upaya Pemerintah Provinsi NTT menangani situasi tanggap darurat pascagempa Flores.
Gubernur NTT menilai keberadaan Sekretaris Daerah definitif memiliki posisi strategis untuk memastikan roda pemerintahan dan birokrasi tetap berjalan efektif, termasuk dalam menghadapi kondisi krisis dan bencana.
Dalam sambutannya, Melki Laka Lena menegaskan bahwa kondisi darurat tidak boleh membuat pemerintahan berhenti bekerja. Sebaliknya, menurut dia, dalam situasi krisis pemerintah harus semakin kuat, cepat mengambil keputusan, dan hadir memberikan pelayanan kepada masyarakat.
“Jangan sampai dalam keadaan darurat pemerintah berhenti. Dalam keadaan darurat pemerintah juga harus bergerak, dan dalam kondisi krisis pemerintah harus semakin kuat,” ujar Melkiades dalam sambutannya.
Ia mengatakan Sekretaris Daerah memiliki peran penting dalam mengarahkan mesin birokrasi agar kebijakan pemerintah dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Melki Laka Lena juga menyampaikan sejumlah arahan kepada Fransiskus Sales Sodo. Pertama, Sekda diminta membangun koordinasi dan menyatukan seluruh perangkat daerah dalam satu arah kerja untuk mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan masyarakat.
Kedua, kebijakan pemerintah harus diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Menurut Melki Laka Lena, birokrasi tidak cukup hanya mampu menyusun kebijakan, tetapi harus mampu mengidentifikasi persoalan, mencari solusi, serta memastikan program yang dijalankan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ketiga, ia meminta birokrasi mengambil keputusan secara cepat namun tetap akuntabel.
“Rakyat tidak boleh terlalu lama menunggu ketika menghadapi bencana, kemiskinan, persoalan pelayanan, atau masalah pembangunan lainnya. Pemerintah harus hadir secara serius dan berdampak,” katanya.
Arahan tersebut dinilai semakin relevan dalam penanganan dampak gempa Flores. Dalam sambutannya, Melkiades menyebut berdasarkan data yang disampaikan melalui komunikasi dengan BNPB, bencana tersebut telah menimbulkan korban jiwa, korban luka-luka, kerusakan rumah, serta dampak lanjutan yang masih membutuhkan penanganan pemerintah.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada TNI, Polri, BNPB, BPBD, tenaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, relawan, dunia usaha, organisasi keagamaan, serta berbagai pihak yang turut membantu penanganan masyarakat terdampak bencana.
Gubernur NTT menekankan agar penanganan bencana dilakukan secara serius, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah, kata dia, harus memastikan dukungan dan layanan bagi masyarakat terdampak benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan.
Selain penanganan bencana, Melki Laka Lena meminta Sekda membangun birokrasi yang adaptif dan inovatif. Perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat, menurut dia, menuntut pemerintah untuk mempercepat digitalisasi, memperkuat pengelolaan data, serta menyederhanakan proses birokrasi.
Ia menegaskan keberhasilan pemerintahan tidak semata-mata diukur dari banyaknya program, dokumen, atau kegiatan yang dilaksanakan. Ukuran utama pemerintahan adalah perubahan yang dirasakan masyarakat.
“Ukuran pemerintahan bukan sekadar berapa banyak program yang kita lakukan atau berapa banyak surat yang dibuat. Ukurannya adalah apakah kehidupan masyarakat menjadi lebih baik dan pembangunan benar-benar memberikan dampak,” tegasnya.
Pelantikan Fransiskus Sales Sodo diharapkan memperkuat koordinasi pemerintahan Provinsi NTT, terutama dalam menjaga kesinambungan pelayanan publik, mempercepat pelaksanaan pembangunan, serta memperkuat respons pemerintah terhadap situasi kebencanaan.
Hadir dalam pelantikan tersebut Ketua TP PKK Provinsi NTT, unsur Forkopimda Provinsi NTT, para bupati/wali kota se-NTT, pimpinan perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi NTT, pimpinan instansi vertikal, serta pimpinan BUMN dan BUMD Provinsi NTT.
