Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Anggota DPD RI daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT), Abraham Paul Liyanto, mendorong para guru menjadi ujung tombak dalam menanamkan nilai-nilai Empat Pilar MPR RI kepada generasi muda.
Hal tersebut disampaikan Abraham dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI yang bekerja sama dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kota Kupang dengan mengusung tema “Peringati Konstitusi Nasional Tahun 2026”, Kamis (3/9/2026) di Kampus UCB Kupang, Lantai 5.
Empat Pilar MPR RI yang disosialisasikan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta Bhinneka Tunggal Ika.
Dalam wawancara dengan wartawan, Abraham mengatakan sosialisasi Empat Pilar tidak boleh berhenti sebatas kegiatan seremonial, tetapi harus memberikan dampak nyata terhadap pemahaman masyarakat, khususnya generasi muda.
Menurut Abraham, salah satu strategi yang perlu diperkuat adalah menjadikan guru sebagai sasaran utama sosialisasi. Dengan demikian, pemahaman mengenai nilai-nilai kebangsaan dapat diteruskan secara berkelanjutan kepada peserta didik dalam proses pendidikan.
“Lebih bagus kita langsung kepada guru-guru ini, sehingga betul-betul mereka mulai memahami dan menghargai,” kata Abraham.
Ia menjelaskan, sebagai Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, dirinya berupaya mendorong perubahan pola sosialisasi agar tidak hanya menyampaikan materi kepada masyarakat secara umum, tetapi juga memperkuat peran guru sebagai agen penerus nilai-nilai kebangsaan.
Abraham menilai pendekatan tersebut penting karena Indonesia merupakan negara besar dengan keberagaman yang sangat tinggi dan rentan terhadap berbagai bentuk provokasi yang dapat mengganggu persatuan.
“Negara kita ini makin dikoyak-koyak terus. Kita negara besar dan sangat rentan dengan provokasi-provokasi. Apa kekuatan kita supaya kita bisa bersatu? Itu salah satunya Pancasila,” ujarnya.
Ia menegaskan, Empat Pilar harus dipahami tidak hanya sebagai konsep, tetapi juga diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut beliau, penguatan nilai kebangsaan perlu berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia, serta pembenahan sistem ketatanegaraan.
Abraham juga menyoroti pentingnya tata kelola sumber daya alam dan sistem pemerintahan yang kuat. Menurut Abraham, Indonesia memiliki kekayaan alam yang besar, mulai dari sumber daya laut, perikanan, hutan hingga sektor pertambangan. Kekayaan tersebut, kata dia, harus dikelola secara baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Ia mengambil contoh sejumlah negara yang dinilainya mampu mengelola sumber daya dan sumber daya manusianya secara efektif sehingga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kalau pendidikan bagus, rakyat sudah mempunyai pengetahuan yang sama, kita bisa berkaca kepada negara-negara kecil yang maju. Kuncinya sumber daya manusia, tata kelola, dan sistem ketatanegaraan,” katanya.
Abraham menambahkan, konstitusi merupakan landasan tertinggi dalam kehidupan bernegara sehingga harus dipahami dan dijalankan oleh seluruh elemen bangsa.
“Undang-undang paling tinggi kan konstitusi. Semua harus paham dan berani. Siapa yang melanggar konstitusi harus dihukum. Sekarang ini belum semua dipraktikkan,” ujarnya.
Karena itu, ia menilai pendidikan konstitusi perlu diperkuat mulai dari lingkungan sekolah dan perguruan tinggi. Menurutnya, pemahaman yang baik terhadap Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika akan membantu generasi muda memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara.
Sementara itu, Ketua PGRI Kota Kupang, Aplonia Dethan, S.Pd., M.Pd., mengatakan sosialisasi Empat Pilar memiliki arti penting bagi kalangan pendidik.
Menurut Aplonia, profesi guru merupakan pekerjaan yang berkaitan erat dengan proses pendidikan sepanjang hayat.
Karena itu, guru perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai sejarah, konstitusi dan nilai-nilai kebangsaan agar dapat meneruskannya kepada peserta didik.
“Pendidikan itu seumur hidup. Dasar untuk bagaimana pendidikan itu berkembang, termasuk kita harus belajar tentang sejarah,” kata Aplonia.
Ia menilai pemahaman mengenai NKRI dan nilai-nilai kebangsaan tidak cukup hanya diperoleh melalui pembelajaran teoritis.
Sosialisasi secara masif juga diperlukan agar generasi muda memahami apa arti NKRI, bagaimana menjaganya, serta bagaimana menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.
“Bagi saya, guru-guru itu sebagai pengembang pendidikan. Maka di situlah mereka harus paham, sehingga ketika mereka mengajarkan kepada peserta didik, ada karakter-karakter yang mereka tunjukkan dalam kegiatan sehari-hari,” ujarnya.
Aplonia menyebut sekitar 250 guru hadir dalam kegiatan tersebut. Jumlah itu lebih banyak dari target awal sekitar 200 peserta yang diminta oleh PGRI Kota Kupang.
Namun, menurut Aplonia, jumlah tersebut belum mewakili seluruh tenaga pendidik di Kota Kupang. Masih banyak sekolah yang belum terakomodasi karena keterbatasan waktu dan jumlah peserta.
Ia mengatakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar bersama PGRI telah dilakukan sekitar 12 kali dengan peserta yang berbeda-beda.
“Jumlah guru di Kota Kupang ini secara riil lebih dari 7.000 orang, belum termasuk TK dan PAUD. Jadi memang cukup banyak,” jelas Aplonia.
Karena itu, PGRI Kota Kupang berencana mengorganisir kegiatan serupa secara bertahap agar semakin banyak tenaga pendidik mendapatkan pemahaman mengenai Empat Pilar MPR RI.
Menurut Aplonia, kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat pemahaman guru sekaligus memastikan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika dapat diteruskan kepada peserta didik melalui proses pendidikan.
