Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Dr. Pudji Ismartini, M.App.Stat., menghadiri Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur yang digelar di kawasan Car Free Day, Jalan El Tari, Kota Kupang, Sabtu (27/6/2026).
Kegiatan tersebut dibuka oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Politik dan Pemerintahan, Drs. Petrus Seran Tahuk.
Dalam sambutannya, Petrus Seran Tahuk menyampaikan apresiasi kepada BPS atas penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026 sebagai agenda strategis nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan upaya menyeluruh untuk memotret kondisi perekonomian Indonesia melalui pendataan seluruh aktivitas usaha, mulai dari usaha mikro, kecil, hingga perusahaan berskala besar. Hasil sensus ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Menurut Petrus, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur membutuhkan data ekonomi yang akurat sebagai landasan perencanaan pembangunan di berbagai sektor.
“Kami membutuhkan data yang lengkap, akurat, dan terpercaya untuk mendukung pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, ekonomi kreatif, serta sektor strategis lainnya. Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi fondasi penyusunan kebijakan pembangunan, baik di tingkat daerah maupun nasional,” katanya.
Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Forkopimda, perangkat daerah, instansi vertikal, perbankan, tokoh agama, tokoh masyarakat, media massa, serta seluruh petugas sensus yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan.
“Sensus Ekonomi 2026 merupakan bagian penting dalam mendukung terwujudnya Indonesia Emas 2045. Data yang berkualitas adalah fondasi pembangunan yang berkualitas. Karena itu, kolaborasi seluruh pemangku kepentingan sangat diperlukan agar menghasilkan statistik ekonomi yang akurat,” tegasnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS RI, Dr. Pudji Ismartini, mengatakan Sensus Ekonomi 2026 akan mendata seluruh aktivitas ekonomi di Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026, kami akan mencatat seluruh aktivitas ekonomi sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai struktur ekonomi daerah, sektor usaha yang dominan, serta potensi ekonomi di setiap wilayah. Data ini akan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Pudji menegaskan keberhasilan sensus sangat bergantung pada partisipasi pelaku usaha dan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh pelaku usaha dan masyarakat memberikan data secara jujur, benar, dan lengkap. Seluruh informasi yang disampaikan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang statistik,” tegasnya.
Ia menambahkan data hasil sensus akan dimanfaatkan oleh pemerintah, pelaku usaha, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
“Data ini akan menjadi dasar dalam menyusun program pembangunan dan pengambilan keputusan sesuai karakteristik serta potensi masing-masing daerah,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira B. Kale, mengatakan sektor pertanian menjadi salah satu fokus pendataan karena memiliki peran strategis dalam pembangunan daerah.
“Melalui Sensus Ekonomi 2026 kami akan memperoleh informasi mengenai jumlah petani, komoditas yang diusahakan, produktivitas, pendapatan, hingga pengeluaran. Data tersebut akan memberikan gambaran kondisi ekonomi masyarakat secara lebih rinci sampai tingkat desa,” ujarnya.
Menurut Matamira, meskipun BPS telah melaksanakan berbagai survei, seperti Survei Produktivitas, Ubinan, dan Kerangka Sampel Area (KSA), Sensus Ekonomi 2026 tetap diperlukan untuk melengkapi informasi mengenai aktivitas ekonomi secara menyeluruh.
“Pelaksanaan pendataan ditargetkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dengan melibatkan sekitar 6.000 petugas lapangan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur,” pungkasnya.
