Oelamasi, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono meninjau Kampung Nelayan Merah Putih di Desa Sulamu, Kabupaten Kupang, Rabu (25/2/2026).
Kunjungan tersebut didampingi Wakil Gubernur NTT, Johni Asadoma, Bupati Kupang Yosef Lede, dan Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo.
Dalam wawancara bersama wartawan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa satu titik Kampung Nelayan Merah Putih di Sulamu telah rampung dibangun. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) kini mendorong percepatan penyelesaian kelembagaan koperasi serta penguatan sistem pengelolaan agar kawasan tersebut segera produktif.
“Satu lokasi di Sulamu sudah selesai secara fisik. Sekarang yang kita percepat adalah pembentukan koperasi dan tata kelolanya supaya kawasan ini benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat nelayan,” ujarnya.
Rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan Komisi IV DPR RI memutuskan percepatan pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur. Program tersebut merupakan bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi masyarakat pesisir hingga pulau-pulau kecil berpenduduk nelayan.
“Kita ingin pembangunan ini menyentuh masyarakat paling bawah, khususnya nelayan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Ini bagian dari strategi besar penguatan ekonomi nasional,” tegasnya.
Selain kampung nelayan, KKP juga menargetkan pengembangan industri garam di Rote. Potensi lahan di Kabupaten Kupang yang mencapai sekitar 4.000 hektare dinilai layak dikembangkan. KKP menggandeng perusahaan garam guna mempercepat produksi nasional.
“Kita dorong swasembada garam paling lambat akhir 2027. Dengan potensi yang ada di NTT, kita optimistis tidak perlu lagi impor,” kata Trenggono.
NTT diproyeksikan menjadi sentra produksi garam nasional yang mencakup Rote, Kupang, Sabu, dan Malaka.
Pengembangan industri budidaya juga menjadi prioritas, terutama komoditas udang dan rumput laut. Tambak udang modern direncanakan dibangun di Waingapu dan kini memasuki tahap proses.
“Udang dan rumput laut memiliki nilai ekspor tinggi. Kita harapkan ini dapat mendorong surplus neraca perdagangan daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru,” ujarnya.
Terkait polemik Vessel Monitoring System (VMS), Trenggono menegaskan bahwa kewajiban pemasangan hanya berlaku bagi kapal penangkap ikan di atas 30 Gross Ton.
“Nelayan kecil di bawah 10 Gross Ton tidak diwajibkan memasang VMS. Justru mereka akan kita bantu fasilitasnya. VMS ini untuk keselamatan dan memudahkan pemantauan jika terjadi kondisi darurat di laut,” jelasnya.
KKP juga memperkuat pengawasan perairan melalui operasi bersama dengan Pemerintah Australia untuk menangani pelanggaran penangkapan ikan. Pengawasan dilakukan melalui patroli laut dan pemantauan udara.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan mengapresiasi dukungan KKP bagi NTT.
“Kami melihat komitmen serius dari pemerintah pusat. Pembangunan industri kelautan ini akan membuka lapangan kerja, menekan pengangguran, dan berdampak pada penurunan angka kemiskinan di NTT,” ujarnya.
Untuk diketahui, tujuh Kampung Nelayan Merah Putih telah terbangun di NTT, termasuk di Flores Timur dan Alor. Pemerintah menargetkan perluasan pembangunan pada 2026 guna menjangkau lebih banyak wilayah pesisir dan mempercepat kebangkitan ekonomi masyarakat nelayan.
