Ba’a, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Harga bahan bakar minyak (BBM) di Kabupaten Rote Ndao tetap mengacu pada kebijakan nasional dan ketentuan yang berlaku di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Untuk BBM bersubsidi, harga Pertalite masih bertahan di angka Rp10.000 per liter dan Biosolar Rp6.800 per liter. Namun, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax mengalami kenaikan signifikan menjadi Rp16.250 per liter.
Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Komisi IV DPRD NTT Fraksi PSI, Simson Polin, menegaskan pentingnya pengawasan terhadap ketersediaan stok dan distribusi BBM di daerah kepulauan seperti Rote Ndao.
Dalam wawancara bersama Radio TIRILOLOK, Rabu (10/6/2026), di ruang kerjanya, Simson Polin mengatakan kenaikan harga Pertamax dari kisaran Rp12.000 menjadi lebih dari Rp16.000 per liter harus diimbangi dengan jaminan ketersediaan stok di lapangan.
“Kami di Komisi IV DPRD NTT yang membidangi sektor energi, termasuk Pertamina, meminta agar stok BBM tetap terjaga. Di Rote tidak hanya terdapat penjualan melalui SPBU Pertamina, tetapi juga melalui agen dan pengecer yang telah memperoleh izin,” ujarnya.
Menurut Simson Polin, harga jual BBM di tingkat eceran perlu mendapat perhatian serius agar tidak memberatkan masyarakat.
Ia menilai harga eceran yang terlalu tinggi akan semakin membebani warga, terutama ketika akses terhadap SPBU terbatas.
Ia mengungkapkan bahwa dalam beberapa kondisi, operasional SPBU di Rote Ndao tidak selalu berjalan optimal sepanjang hari.
Situasi tersebut berpotensi mendorong masyarakat membeli BBM dari pengecer dengan harga yang lebih mahal.
Karena itu, Simson Polin meminta seluruh agen dan pengecer mematuhi harga yang telah ditetapkan pemerintah daerah. Selain itu, ia juga mengingatkan agar tidak terjadi praktik pencampuran BBM atau oplosan antara Pertalite dan Pertamax.
“Praktik oplosan sangat merugikan konsumen karena dapat berdampak pada kerusakan mesin kendaraan. Selain itu, Pertalite merupakan BBM bersubsidi yang menjadi hak masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Terkait langkah yang akan ditempuh, Simson mengatakan DPRD NTT berencana menggelar audiensi atau rapat dengar pendapat (RDP) dengan Pertamina Patra Niaga Kupang guna memastikan pasokan BBM tetap tersedia dan pelayanan kepada masyarakat berjalan maksimal.
“Kami menghormati kebijakan pemerintah pusat terkait penyesuaian harga BBM non-subsidi. Namun, kami akan meminta Pertamina memastikan stok tetap tersedia sehingga SPBU dapat beroperasi sesuai jam layanan dan memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya.
Ia menambahkan, keberadaan stok yang memadai di setiap SPBU menjadi hal penting agar masyarakat tidak bergantung pada pembelian BBM eceran dengan harga yang lebih tinggi.
DPRD NTT juga akan mendorong agar ketersediaan Pertamax di seluruh SPBU tetap terjamin meski harga mengalami kenaikan.
