Rapat Paripurna Bahas KUA–PPAS 2026, Fraksi PAN Ingatkan Risiko Tekanan Fiskal

Rapat Paripurna ke-3 Tahun Anggaran 2026.

Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – DPRD Kota Kupang menggelar Rapat Paripurna ke-3 Tahun Anggaran 2026 yang membahas pemandangan umum terhadap rancangan KUA dan PPAS APBD 2026 di Aula Sasando, Kamis (20/11/2025). Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Kupang, Richard E. Odja, dan dihadiri Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis.

Dalam penyampaian pandangan fraksi, Anggota DPRD Kota Kupang dari Fraksi PAN, Dedy Pattiwua, menyoroti sejumlah tantangan fiskal yang muncul dalam penyusunan APBD 2026. Ia menilai penurunan pendapatan transfer, tekanan pada kapasitas fiskal, peningkatan kemiskinan ekstrem, pengangguran, serta naiknya kembali angka stunting menjadi indikator yang harus ditangani secara cermat.
“Semua misi dalam RPJMD 2025–2029 harus disusun realistis, terukur, dan berbasis data,” ujarnya.

Fraksi PAN juga menyampaikan beberapa catatan strategis terkait sepuluh prioritas pembangunan Kota Kupang. Pada sektor persampahan, fraksi mempertanyakan kesiapan anggaran di tengah penurunan pendapatan daerah. Di bidang kesejahteraan sosial, fraksi menyoroti efektivitas bantuan sosial mengingat meningkatnya angka stunting dan pengangguran. Pada sektor air bersih, fraksi meminta kejelasan perhitungan biaya operasional serta mitigasi risiko apabila kemampuan fiskal tidak mencukupi.

Dalam sektor pemberdayaan ekonomi, fraksi menekankan pentingnya akses modal bagi UMKM agar tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi benar-benar meningkatkan produktivitas. Di bidang kesehatan, fraksi meminta indikator yang lebih jelas untuk program layanan kesehatan, terutama menghadapi potensi kenaikan pembiayaan. Fraksi juga menyoroti program pendidikan, khususnya keberlanjutan pembiayaan beasiswa dan peningkatan fasilitas pendidikan di tengah keterbatasan anggaran.

Fraksi PAN turut mempertanyakan prioritas pembangunan infrastruktur agar tidak hanya terpusat di wilayah kota tetapi menjawab kebutuhan dasar masyarakat secara merata. Pada sektor tata kelola, fraksi meminta langkah konkret pemerintah untuk menutup celah kebocoran pendapatan daerah serta memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak dan retribusi. Untuk bidang kebudayaan, fraksi berharap anggaran tidak hanya bersifat seremonial tetapi benar-benar memberdayakan pelaku seni dan mendorong ekonomi kreatif.

Menutup pandangannya, Dedy Pattiwua menyampaikan apresiasi kepada Wali Kota Kupang atas upaya peningkatan kualitas perencanaan pembangunan.
“Kami memberi apresiasi kepada Wali Kota atas komitmen memperbaiki tata kelola dan pelayanan. Namun setiap rencana tetap harus realistis sesuai kapasitas fiskal,” ujarnya.

Rapat paripurna ditutup dengan harapan agar pemerintah daerah dapat memberikan penjelasan komprehensif dan memastikan seluruh program pembangunan berjalan efektif demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Kupang.