Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kota Kupang Tahun 2027 resmi dibuka di Hotel Harper Kupang, Rabu (1/4/2026).
Kegiatan ini dibuka oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, dan dihadiri Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo.
Musrenbang tersebut digelar dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Kupang Tahun 2027 dengan tema “Peningkatan Kualitas dan Daya Saing SDM yang Sehat, Berkarakter, Inklusif, dan Berkelanjutan.”
Dalam laporan kegiatan, disebutkan bahwa Musrenbang merupakan amanat undang-undang sebagai bagian dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang partisipatif, integratif, dan terukur. Dokumen RKPD nantinya menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD, termasuk Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
Penyusunan RKPD 2027 telah melalui sejumlah tahapan, mulai dari Musrenbang kelurahan pada 27 Januari–6 Februari 2026, Musrenbang kecamatan pada 19–27 Februari 2026, Forum Konsultasi Publik pada 5 Maret 2026, hingga Forum Perangkat Daerah pada 10 Maret 2026.
Dari hasil Musrenbang kecamatan, tercatat sebanyak 3.195 usulan prioritas masyarakat serta 1.745 usulan dan pokok pikiran DPRD yang saat ini masih dalam proses verifikasi oleh Bappeda dan perangkat daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Nusa Tenggara Timur, Emanuel Melkiades Laka Lena, menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpihak pada masyarakat.
“Pembangunan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga membangun fondasi generasi masa depan melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi,” ujarnya.
Ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dan menjaga semangat gotong royong guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Sementara itu, Wali Kota Kupang, dr. Christian Widodo, memperkenalkan terobosan baru berupa alokasi pagu indikatif sebesar Rp500 juta untuk setiap kelurahan dalam bentuk program lintas perangkat daerah.
“Komposisinya 80 persen untuk infrastruktur, 10 persen ekonomi, dan 10 persen sosial budaya. Ini bukan tambahan anggaran, tetapi perubahan pendekatan agar lebih adil dan berbasis usulan masyarakat,” ujarnya.
Ia menegaskan, kebijakan tersebut bertujuan menghilangkan ketimpangan pembangunan antarwilayah serta memastikan seluruh 51 kelurahan mendapatkan porsi program pembangunan yang merata.
Selain itu, Pemerintah Kota Kupang juga mempercepat realisasi sebagian anggaran, dengan target Rp6 miliar digunakan pada tahun berjalan untuk pembangunan infrastruktur, termasuk puluhan ruas jalan.
Wali Kota Kupang juga menyebut Musrenbang tahun ini menjadi yang pertama bersifat tematik dengan fokus pada penanganan stunting. Selain itu, diterapkan pula rapat lintas sektor setiap tiga bulan untuk memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah.
