Relokasi Pulau Kera, Konflik atau Solusi?

Yosef Lede Tegaskan Tanggung Jawab Pemimpin.

Oelamasi, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Warga Pulau Kera menolak rencana relokasi yang diusulkan pemerintah, menyusul pembangunan vila oleh PT Pitoby Group. Proyek tersebut dinilai mengancam kehidupan nelayan tradisional dan mengganggu kelestarian lingkungan di Pula Kera.

Penolakan semakin menguat setelah muncul indikasi pelanggaran izin serta ketiadaan persetujuan dari masyarakat adat yang telah menetap selama puluhan tahun.

Pada Rabu, (14/5/2025), dalam pertemuan di Hotel Aston Kupang, Bupati Kupang Yosef Lede menyatakan bahwa relokasi semata-mata didorong oleh pertimbangan kemanusiaan. Yosef Lede menjelaskan minimnya akses terhadap air bersih, layanan pendidikan, dan fasilitas kesehatan di Pulau Kera. Pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk memastikan kehidupan masyarakat berjalan layak.

Pemerintah telah menyiapkan lahan, rumah, tempat ibadah, serta fasilitas pendukung lainnya sebagai bagian dari upaya relokasi. Bupati Kupang mengatakan langkah diambil untuk menjamin masa depan yang lebih baik, terutama bagi anak-anak di Pulau Kera.

Bupati Kupang juga menyadari, kebijakan pembangunan bisa memicu pro dan kontra. Namun, negara tak boleh mundur saat rakyat hidup dalam ketidaklayakan. Prinsip kemanusiaan menjadi dasar utama dalam pengambilan keputusan.

Yosef Lede resmi menjabat sebagai Bupati Kupang setelah dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Kamis, 20 Februari 2025.