Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Direktur Utama PT Bank Pembangunan Daerah Nusa Tenggara Timur (Bank NTT) Charlie Paulus menolak wacana pengalihan pengelolaan gaji atau payroll aparatur sipil negara (ASN) dari Bank Pembangunan Daerah (BPD) ke bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Charlie Paulus menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan, terutama terkait jangkauan layanan perbankan, kredit ASN, dan likuiditas bank daerah.
“Ini wacana yang akan menimbulkan banyak masalah,” kata Charlie Paulus kepada wartawan di Kantor DPRD NTT, Senin (7/9/2026).
Menurut Charlie Paulus, jaringan kantor Himbara belum menjangkau sejumlah wilayah terpencil seperti BPD. Kondisi ini dinilai dapat menyulitkan pelayanan pembayaran gaji ASN di daerah.
Charlie Paulus juga khawatir pengalihan payroll dapat memicu kredit bermasalah.
Pasalnya, banyak ASN memiliki pinjaman di BPD yang angsurannya selama ini dibayarkan melalui mekanisme pemotongan gaji.
“Kalau gajinya dialihkan ke Himbara, bisa terjadi kredit bermasalah,” ujarnya.
Selain itu, dana payroll ASN dinilai penting bagi likuiditas BPD karena dapat disalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat dan pelaku usaha daerah.
“Kami semua di BPD protes. Kebijakan ini harusnya dihentikan, tidak usah diteruskan,” tegasnya.
Charlie Paulus mengatakan para direktur utama BPD akan berkumpul di Semarang untuk membahas persoalan tersebut.
Ia juga menyebut Bank NTT telah menyiapkan program keringanan pembayaran pokok dan bunga bagi nasabah yang terdampak kondisi tertentu. Hingga kini, belum ada nasabah yang mengajukan permohonan.
Di sisi lain, Charlie Paulus berharap pemerintah pusat memberikan dukungan pembiayaan berbunga murah kepada Bank NTT.
Ia bahkan mengusulkan dukungan dana Rp1 triliun untuk memperluas penyaluran kredit murah kepada masyarakat.
“Saya malah minta kalau bisa pemerintah pusat kasih Bank NTT Rp1 triliun dengan bunga murah,” katanya.
