Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nusa Tenggara Timur (DPRD NTT), Nelson Matara, meminta Gubernur NTT segera mencari skema alternatif untuk membiayai sekitar 9.000 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terancam terdampak kebijakan pembatasan belanja tersebut.
Dalam keterangannya kepada wartawan, pada Senin (2/3/2026),di Kantor DPRD Provinsi NTT, Nelson menyatakan bahwa penjelasan Gubernur NTT terkait potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap ribuan tenaga PPPK memang berkaitan dengan ketentuan regulasi, khususnya pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari total anggaran.
“Secara anggaran, dananya ada. Namun, penggunaannya harus benar-benar sesuai aturan.
Ada kekhawatiran jika tidak mengikuti regulasi, justru akan berimplikasi hukum. Karena itu, perlu pendekatan politik dan komunikasi intensif untuk mencari solusi,” ujarnya.
Menurut Nelson, DPRD memahami bahwa batasan belanja pegawai menjadi kendala utama. Meski demikian, ia menilai pemerintah daerah masih memiliki ruang fiskal melalui transfer dana dari pusat sehingga roda pemerintahan tetap berjalan dan kebutuhan anggaran dapat terpenuhi.
Ia menegaskan, persoalan pembatasan belanja pegawai tidak boleh berujung pada pengorbanan tenaga PPPK.
Jika hal itu terjadi, dampaknya dinilai dapat menambah angka pengangguran serta berpotensi memperburuk persoalan sosial, termasuk stunting.
Lebih lanjut, DPRD NTT meminta Gubernur untuk melakukan lobi politik dengan pemerintah pusat guna mendapatkan formula kebijakan yang tidak merugikan para tenaga PPPK.
Sementara itu, para PPPK diminta tetap tenang dan terus menjalankan tugas seperti biasa sembari menunggu keputusan terbaik dari pemerintah daerah.
