Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, menegaskan perlunya verifikasi ulang data guru honorer yang hingga kini belum diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun PNS. Hal ini disampaikannya pada Senin, (9/2/2026), di Kantor Gubernur NTT, Kupang.
Johni Asadoma menjelaskan bahwa secara umum di tingkat provinsi, proses pengangkatan guru honorer ke PPPK sudah berjalan. Ia juga mengatakan besaran honor yang selama ini diterima guru honorer, yang berkisar antara Rp350.000 hingga Rp5.000.000, dan sebagian besar telah dialihkan melalui skema PPPK.
“Untuk di provinsi sudah, tetapi ini perlu dipastikan lagi,” ujar Johni.
Ia menekankan bahwa Bupati dan seluruh perangkat daerah di kabupaten/kota perlu melakukan pengecekan kembali terhadap guru-guru honorer yang belum terakomodasi dalam pengangkatan PPPK maupun PNS.
“Perlu dipastikan kepada para bupati dan perangkat di kabupaten untuk mengecek kembali guru-guru yang belum diangkat, baik PPPK, PNS, maupun skema lainnya,” jelasnya.
Menurut Johni, perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer sangat penting, mengingat guru merupakan figur yang paling dekat dengan anak-anak dan orang tua dalam proses pendidikan. Dengan kesejahteraan yang lebih layak, ia meyakini para guru akan bekerja dengan lebih tenang dan penuh semangat.
“Dengan kesejahteraan yang cukup, para guru sebagai figur yang paling dekat dengan anak dan orang tua akan bekerja lebih semangat lagi,” katanya.
Ia juga mengakui bahwa meskipun pemerintah berharap seluruh guru honorer telah diangkat, faktanya masih ada yang belum terakomodasi hingga saat ini.
“Saya yakin masih ada yang belum. Ini yang perlu menjadi perhatian kita bersama,” tegas Wakil Gubernur.
Di akhir pernyataannya, Johni Asadoma menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memperbanyak program-program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, khususnya di sektor pendidikan, agar pelayanan publik dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat NTT.
