Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Radio TIRILOLOK menggelar dialog interaktif bertajuk Viral NTT dengan tema “Provinsi NTT Mengejar Target PAD Rp2,8 Triliun” pada Sabtu (21/3/2026) yang bertempat di Studio Radio TIRILOLOK.
Acara talkshow menghadirkan Wilhelmus M. Adam sebagai Dosen FEB UNWIRA Kupang dan Servas Lawang selaku Politisi NTT.
Dalam dialog interaktif, Dosen FEB UNWIRA Kupang, Wili, menilai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTT yang melonjak hingga Rp2,8 triliun terlalu ambisius jika melihat capaian sebelumnya.
“Perolehan PAD kita selama ini hanya di kisaran Rp1,3 hingga Rp1,35 triliun, sementara target sebelumnya Rp1,7 triliun saja tidak tercapai. Karena itu, kenaikan ke Rp2,8 triliun terlihat terlalu tinggi,” ujarnya.
Ia menilai lonjakan target tersebut tampak tidak seimbang dengan kemampuan riil daerah. Bahkan, menurutnya, kebijakan penetapan target kerap dibuat dengan perhitungan tertentu yang tidak selalu mencerminkan kondisi sebenarnya.
“Biasanya target disusun agar tidak meleset jauh dari realisasi. Namun kali ini terlihat berbeda, sehingga menimbulkan pertanyaan,” ujarnya.
Selain itu, Wili menyatakan kondisi fiskal NTT yang sedang tertekan akibat beban utang daerah sekitar Rp1,3 triliun. Pemerintah daerah, kata dia, harus mengalokasikan anggaran cicilan sekitar Rp20 hingga Rp25 miliar setiap bulan.
“Kondisi ini membuat fiskal daerah cukup berat, sehingga peningkatan PAD menjadi satu-satunya jalan untuk memperbaiki keadaan,” ujarnya.
Ia juga menyatakan potensi besar dari sektor Badan Usaha Milik Daerah, khususnya Bank NTT. Menurut Wili, perputaran kredit yang mencapai sekitar Rp3 triliun per tahun seharusnya mampu menghasilkan pendapatan jauh lebih besar.
“Dengan skema bunga yang ada, potensi pendapatan bisa mencapai ratusan miliar per tahun. Namun setoran yang masuk masih jauh dari perkiraan tersebut,” ujarnya.
Selain Bank NTT, sumber PAD lain seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dinilai memiliki potensi besar jika dikelola optimal.
“Sektor ini bisa menyumbang angka signifikan, bahkan berpotensi mendekati Rp1 triliun jika dimaksimalkan,” ujarnya.
Namun demikian, ia mengingatkan adanya potensi kebocoran yang masih menjadi persoalan serius. Berdasarkan data lembaga pemantau, NTT termasuk daerah dengan tingkat korupsi yang tinggi secara nasional.
“Kalau ingin maju, maka pengelolaan PAD harus bersih. Ini penting karena PAD merupakan sektor yang paling rentan terhadap penyimpangan,” ujarnya.
Ia pun mendorong adanya komitmen kuat dari pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh, terutama pada perusahaan daerah dan sistem pelayanan pajak seperti Samsat.
“Tanpa perbaikan dan pengawasan yang ketat, target sebesar apa pun akan sulit tercapai,” ujarnya.
Sementara itu, Politisi NTT, Servas Lawang, juga menilai target PAD Rp2,8 triliun tidak realistis jika melihat tren capaian sebelumnya.
“Target Rp1,7 triliun saja sebelumnya tidak tercapai dan realisasinya hanya sekitar Rp1,3 triliun. Karena itu, kenaikan ke Rp2,8 triliun perlu dikaji lebih dalam,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan PAD tetap penting untuk memperbaiki kondisi fiskal daerah, terutama dalam menghadapi beban utang yang cukup besar.
“Kita memang harus meningkatkan PAD, tetapi harus dengan perhitungan yang rasional dan diikuti perbaikan sistem,” ujarnya.
Servas juga menekankan pentingnya pembenahan sektor-sektor strategis seperti Bank NTT dan optimalisasi pajak daerah agar kebocoran bisa diminimalkan.
“Kalau pengelolaan dilakukan dengan baik dan transparan, maka target peningkatan PAD bukan hal yang mustahil,” ujarnya.
