Tambolaka, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Johni Asadoma, turun langsung meninjau lokasi terdampak gempa bumi di Desa Mere Kehe dan Desa Waikadada, Kecamatan Kodi Bangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya (SBD), Kamis (15/10/2026) sore.
Turut hadir mendampingi Wakil Gubernur NTT dalam peninjauan tersebut, yakni Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla, serta Kepala Pelaksana BPBD Provinsi NTT, Mahadin Sibarani.
Dalam kunjungan tersebut, Wagub Johni turut menyerahkan bantuan kepada warga terdampak sebagai bentuk kepedulian dan komitmen Pemerintah Provinsi NTT dalam memastikan masyarakat yang mengalami musibah mendapatkan perhatian serta penanganan yang dibutuhkan.
Adapun bantuan yang diserahkan secara simbolis oleh Wagub Johni Asadoma sebanyak 58 karung beras dan 10 tenda. Dengan total secara keseluruhan bantuan ada 3,8 ton beras, 50 tandon, dan 100 tenda.
Di sela-sela peninjauan dan penyerahan bantuan, Wagub Johni juga berupaya menghibur warga, memberikan semangat, serta menguatkan masyarakat yang mengalami dampak gempa. Dengan menyapa dan berinteraksi langsung bersama warga, ia mengajak masyarakat untuk tetap tabah, saling mendukung, dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi situasi sulit tersebut.
“Tentu kita bersyukur, tadi Ibu Bupati sudah bilang, tidak ada korban jiwa. Yang lainnya luka-luka ringan dan tertangani,” ujar Wagub Johni.
Kehadiran Wagub Johni di tengah warga menjadi wujud bahwa penanganan bencana tidak hanya menyangkut bantuan material, tetapi juga kepedulian, perhatian, dan dukungan moral bagi masyarakat yang sedang mengalami masa sulit.
“Pemerintah tidak boleh hanya hadir melalui bantuan, tetapi juga harus hadir untuk mendengarkan, menguatkan, dan memberikan harapan kepada masyarakat. Kami ingin warga terdampak mengetahui bahwa mereka tidak sendiri menghadapi musibah ini,” jelas Wagub Johni.
Peninjauan ini menjadi bagian dari upaya percepatan penanganan dampak gempa bumi yang mengguncang wilayah Sumba Barat Daya sejak 4 Oktober 2026.
Pemerintah Provinsi NTT terus mendorong langkah tanggap darurat, pendataan kerusakan, verifikasi kondisi warga terdampak, hingga penyaluran bantuan agar dapat berjalan cepat, tepat sasaran, dan terkoordinasi.
Sejak hari pertama kejadian gempa, Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena bersama Wakil Gubernur Johni Asadoma telah menginstruksikan jajaran Pemerintah Provinsi NTT untuk segera mengambil langkah penanganan dan membangun koordinasi intensif dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya serta pihak-pihak terkait lainnya.
Wagub Johni menegaskan bahwa keselamatan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan warga terdampak harus menjadi prioritas utama. Karena itu, seluruh perangkat daerah terkait diminta bergerak cepat, memastikan kondisi di lapangan teridentifikasi dengan baik, dan tidak membiarkan kebutuhan mendesak masyarakat terabaikan.
“Penanganan masyarakat terdampak harus dilakukan dengan cepat dan terkoordinasi. Kita perlu memastikan kondisi warga, kerusakan rumah dan fasilitas umum, serta kebutuhan mendesak mereka terdata dengan baik. Setelah itu, bantuan harus segera disalurkan sesuai kebutuhan di lapangan,” tegas Johni.
Dihadapan masyarakat yang terdampak, Wagub Johni juga meminta agar warga segera menyelamatkan diri dari rumah ketika gempa susulan terjadi dengan tidak panik serta segera mencari lokasi yang luas atau terbuka sehingga meminimalisir dampak dari gempa tersebut.
“Jika terjadi gempa lagi, bapa mama basodara dong jangan panik. Tetap tenang, kemudian keluar dari rumah juga tenang dan segera cari ke tempat yang terbuka dan lapang. Intinya jangan gegabah dan panik ketika menghadapi situasi tersebut,” ujarnya.
Selain langkah penyelamatan saat gempa, Wagub Johni juga menekankan pentingnya membangun rumah dengan konstruksi yang memenuhi standar keselamatan. Menurutnya, pengalaman gempa di Flores dan Sumba harus menjadi pelajaran agar masyarakat tidak membangun rumah secara asal-asalan tanpa standar keselamatan yang jelas.
“Kedepannya bangunan atau rumah-rumah harus dibangun dengan konstruksi sesuai standar keselamatan. Terutama pilar-pilarnya, kolom-kolom, serta bagian lainnya harus dibuat sesuai standar konstruksi yang jelas. Jangan asal-asalan, supaya rumah aman,” katanya.
Dia menyatakan, penggunaan bahan bangunan yang memenuhi standar serta konstruksi yang tepat merupakan bagian penting dari upaya mengurangi risiko kerusakan dan jatuhnya korban saat gempa bumi.
Ia juga meminta jajaran Pemerintah Provinsi NTT, khususnya Badan
Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), untuk terus membangun komunikasi dan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) serta instansi terkait lainnya. Langkah ini penting untuk memantau perkembangan aktivitas gempa susulan sekaligus memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersumber dari lembaga berwenang.
Selain itu, Wagub Johni meminta BPBD Provinsi NTT bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mempercepat proses pendataan dan verifikasi kerusakan maupun dampak yang dialami warga. Hasil pendataan tersebut harus menjadi dasar dalam menentukan kebutuhan penanganan dan penyaluran bantuan, baik bagi masyarakat di lokasi terdampak maupun wilayah sekitar yang turut merasakan dampak gempa.
Menurutnya, koordinasi antarpemerintah menjadi kunci agar penanganan bencana tidak berjalan sendiri-sendiri. Pemerintah Provinsi NTT dan Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya perlu memastikan setiap perkembangan di lapangan segera ditindaklanjuti, sehingga masyarakat memperoleh bantuan dan pelayanan secara optimal.
“Saya meminta seluruh jajaran bersama pemerintah kabupaten terus bekerja, mempercepat penanganan, dan memastikan masyarakat terdampak mendapatkan bantuan serta perhatian yang diperlukan,” lanjutnya.
Pemda Siapkan Bantuan dan Percepat Pendataan Kerusakan
Sementara itu, Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonu Wulla mengatakan jajarannya terus melakukan pendataan terhadap warga terdampak. Data tersebut telah disampaikan kepada pemerintah dan menjadi dasar penyaluran bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan.
Menurutnya, pemerintah daerah telah menggelar sejumlah rapat untuk membahas langkah penanganan bencana, termasuk menyiapkan bantuan sembako, tenda, obat-obatan serta bantuan lainnya dan juga anggaran bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan akibat gempa sesuai tingkat kerusakan.
“Tingkat kerusakan bangunan masih dalam proses perhitungan oleh tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan. Pendataan akan terus dilakukan seiring dengan penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, Pemerintah Kabupaten SBD bersama Pemerintah Provinsi NTT, BNPB, BPBD, dan pemangku kepentingan terkait juga telah membahas kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan gempa susulan. Pembahasan meliputi kesiapan logistik, dukungan alat berat, serta kebutuhan lain untuk memastikan penanganan bencana berjalan cepat, tepat dan terukur.
Gempa Utama M5,9 dan Ratusan Aktivitas Gempa Susulan
Berdasarkan informasi yang sebelumnya disampaikan melalui laman resmi BMKG, gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 6,1 yang kemudian diperbarui menjadi magnitudo 5,9 mengguncang wilayah pantai barat daya Sumba Barat Daya, NTT, pada Minggu, 4 Oktober 2026, pukul 05.55.52 WIB lalu.
Pusat gempa berada di laut, sekitar 14 kilometer barat daya Kodi, Kabupaten
Sumba Barat Daya. Berdasarkan hasil pemodelan BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Dikutip dari laman tersebut, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto, menjelaskan bahwa guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah dengan tingkat intensitas yang berbeda.
Wilayah Kodi Balaghar, Kodi Bangedo, dan Kodi di Kabupaten Sumba Barat Daya merasakan guncangan terkuat pada skala VI MMI. Pada tingkat intensitas tersebut, sebagian besar penduduk merasakan guncangan kuat, terkejut, dan berlari ke luar rumah.
Sementara itu, Kota Tambolaka, Kota Waikabubak, Kota Waibakul, dan Kota Raba merasakan guncangan pada skala IV MMI, sedangkan Kota Bima merasakan guncangan pada skala III MMI.
Guncangan gempa tersebut mengakibatkan kerusakan pada sejumlah bangunan rumah warga dan fasilitas sekolah di beberapa desa di wilayah Kodi, Kabupaten Sumba Barat Daya.
Aktivitas kegempaan di wilayah tersebut juga masih berlangsung setelah gempa utama. Pada Selasa (13/10/2026), gempa bumi tektonik bermagnitudo 4,6 kembali mengguncang wilayah Kodi pada pukul 14.42 Wita.
Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arief Tyastama, menjelaskan bahwa berdasarkan analisis BMKG, pusat gempa bermagnitudo 4,6 tersebut berada di laut, sekitar 18 kilometer di selatan Kodi, Sumba Barat Daya. Gempa ini merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan setelah gempa utama pada 4 Oktober 2026.
Berdasarkan pemantauan BMKG hingga Selasa, 13 Oktober 2026, pukul 13.59.31 WIB, tercatat sebanyak 682 aktivitas gempa susulan sejak terjadinya gempa utama.
BMKG menyatakan akan terus memantau perkembangan aktivitas gempa susulan dan menyampaikan pemutakhiran informasi secara berkala kepada para pemangku kepentingan serta masyarakat luas.
Masyarakat juga diimbau tetap tenang, menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan, serta tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas sumber kebenarannya.
496 Rumah Terdampak dan Dua Warga Luka-luka
Sementara itu, berdasarkan data Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops-PB) BPBD Provinsi NTT, hingga Rabu (14/10/2026) pukul 18.00 WITA, tercatat dua orang mengalami luka-luka dan sebanyak 496 kepala keluarga (KK) terdampak akibat bencana tersebut.
Dampak gempa juga meluas ke empat kabupaten, yakni Kabupaten Sumba Barat Daya dengan 11 kecamatan terdampak, Kabupaten Sumba Barat satu kecamatan, Kabupaten Sumba Tengah enam kecamatan, dan Kabupaten Sumba Timur satu kecamatan. Secara keseluruhan, tercatat 19 kecamatan terdampak di Pulau Sumba.
Dari sisi kerusakan material, BPBD NTT mencatat sebanyak 496 unit rumah terdampak. Jumlah tersebut terdiri atas tujuh rumah rusak berat, 34 rumah rusak sedang, dan 455 rumah rusak ringan.
Selain rumah warga, gempa juga berdampak pada fasilitas umum dan bangunan lainnya. Sebanyak 12 fasilitas pelayanan kesehatan, 24 rumah ibadah, 43 fasilitas pendidikan, serta 21 unit kantor dilaporkan terdampak.
Pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya juga telah menetapkan status darurat bencana melalui Keputusan Nomor 695/KEP/HK/2026. Status darurat bencana tersebut berlaku mulai 5 hingga 18 Oktober 2026.
Data ini menjadi dasar penting bagi pemerintah daerah dan instansi terkait untuk melanjutkan pendataan, penanganan warga terdampak, serta penilaian kerusakan rumah dan fasilitas umum sebagai bagian dari upaya penanggulangan bencana dan pemulihan pascagempa.
BPBD Provinsi NTT melalui Pusdalops-PB terus menyampaikan perkembangan informasi dampak gempa berdasarkan data yang dihimpun hingga waktu pembaruan laporan.
Kunjungan ini menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTT untuk memperkuat respons penanganan bencana melalui koordinasi lintas pemerintahan, pemantauan aktivitas gempa, percepatan pendataan, dan penyaluran bantuan.
Pemerintah berharap langkah-langkah tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak sekaligus mendukung pemulihan kehidupan warga di Sumba Barat Daya.
