Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menargetkan pembentukan Pengurus Besar Pekan Olahraga Nasional (PB PON) NTT dalam waktu empat bulan sebagai langkah strategis mempercepat seluruh persiapan penyelenggaraan PON 2028.
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) NTT, Dr. Alfonsus Theodorus, S.T., M.T., menyampaikan hal tersebut kepada wartawan usai mengikuti rapat bersama Komisi V di Kantor DPRD NTT, Selasa (7/7/2026).
Menurut Alfonsus Theodorus, setelah Surat Keputusan (SK) penetapan tuan rumah PON diterbitkan, tahapan berikutnya adalah membentuk PB PON yang akan dipimpin langsung oleh Gubernur NTT.
“Yang kita lakukan sekarang adalah membentuk Pengurus Besar PON. Ketua PB PON nantinya adalah Pak Gubernur. Kami menargetkan pembentukannya selesai dalam empat bulan,” katanya.
Ia menjelaskan, PB PON akan menjadi lembaga yang memiliki dasar hukum sekaligus bertugas menyusun berbagai regulasi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan PON, mulai dari standar harga satuan, petunjuk pelaksanaan hingga berbagai aturan teknis lainnya.
Menurut Alfonsus Theodorus, sedikitnya terdapat 13 produk hukum yang harus segera disiapkan agar seluruh tahapan penyelenggaraan berjalan sesuai jadwal.
Selain pembentukan PB PON, Pemprov NTT juga tengah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Keolahragaan yang di dalamnya mengatur penyelenggaraan PON di sejumlah kabupaten.
Regulasi tersebut disiapkan agar pelaksanaan pertandingan dapat tersebar di daerah-daerah yang dinilai memiliki kesiapan infrastruktur dan kemampuan fiskal.
“Kabupaten yang mampu akan kita beri kesempatan menjadi lokasi penyelenggaraan. Sedangkan yang belum siap akan disesuaikan. Dengan Perda ini, pemerintah kabupaten juga lebih mudah menyiapkan pendanaan secara multiyears,” ujarnya.
Alfonsus Theodorus mengatakan, pembiayaan penyelenggaraan PON nantinya dirancang berasal dari dua sumber utama, yakni APBN dan APBD, meski besaran dukungan pemerintah pusat masih akan dibahas lebih lanjut.
Ia mengungkapkan, setelah pertemuan dengan KONI Pusat pada 9 Juli di Jakarta, Pemprov NTT akan melanjutkan pembahasan bersama Kementerian Keuangan dan Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperjelas kebutuhan pembangunan maupun peningkatan venue olahraga.
“Kita ingin mempertegas venue apa saja yang dibutuhkan sehingga seluruh persiapan bisa dilakukan secara terukur,” katanya.
Terkait pembagian cabang olahraga, Alfonsus Theodorus menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Kerja Nasional KONI sebelumnya telah disepakati NTT menjadi tuan rumah 24 cabang olahraga, NTB 30 cabang olahraga, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga menyelenggarakan 17 cabang olahraga.
Meski demikian, komposisi tersebut masih berpeluang mengalami penyesuaian menyusul pembahasan di KONI Pusat mengenai usulan cabang olahraga baru, seperti sambo, mixed martial arts (MMA), floorball, dan jujitsu.
Ia menegaskan, keputusan penambahan cabang olahraga akan mempertimbangkan kesiapan masing-masing daerah karena setiap cabang memiliki kebutuhan anggaran dan fasilitas yang berbeda.
“Kalau NTT mampu menyelenggarakan, tentu kita siap. Tetapi kalau ada cabang yang tidak memungkinkan, bisa dialihkan ke daerah lain sesuai kesepakatan,” ujarnya.
Alfonsus Theodorus menambahkan, seluruh proses persiapan PON 2028 tidak dapat dilakukan secara instan. Karena itu, pemerintah daerah saat ini fokus menyelesaikan regulasi, mempercepat mekanisme penyediaan venue, serta memastikan setiap tahapan berjalan sesuai rencana menuju penyelenggaraan PON 2028.
