Kota Kupang, TIRILOLOKNEWS.COM || REGIONAL – Radio TIRILOLOK mengadakan acara Viral NTT dengan topik “Politik Tanpa Mahar, Mungkinkah?”. Acara Viral NTT dihadiri oleh dua narasumber yaitu Servas Mario Patty sebagai Politisi – Calon Kepala Daerah dan Herman Seran selaku Politisi Aktif – Pengamat Politik di Studio Radio TIRILOLOK pada Sabtu, (13/4/2024).
Praktik mahar dalam politik mengacu pada permintaan uang atau imbalan materi sebagai syarat dukungan atau pilihan terhadap calon politik. Meskipun praktik ini dapat memberikan keuntungan bagi politikus, namun hal tersebut dapat merusak prinsip demokrasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga politik. Oleh karena itu, penegakan hukum yang ketat serta kesadaran politik masyarakat sangat penting untuk mencegah praktik mahar dalam politik.
Di Nusa Tenggara Timur (NTT), mahar adalah tradisi adat yang sering digunakan sebagai bentuk dukungan dalam pesta politik seperti pemilihan kepala desa atau pemilihan umum. Jumlah mahar dalam partisipasi politik di NTT bervariasi tergantung pada pesta politik dan tingkat partisipasi masyarakat. Mahar dapat berupa uang tunai, hewan ternak, hasil pertanian, atau barang berharga lainnya.
Dalam dialog tersebut, Politisi – Calon Kepala Daerah, Servas Mario Patty mengatakan apakah politik mahar perlu, menurutnya mungkin saja perlu. Ada beberapa partai politik yaitu Nasdem dan Golkar, yang mulai menerapkan konsep baru tanpa mahar. Sehingga sangat sulit untuk memajukan Wali Kota, Gubernur, dan Bupati dengan adanya mahar dalam politik. Bahkan calon-calon legislatif untuk pemilihan daerah melalui Kabupaten, Kota, Provinsi, serta DPR RI, menjadi sangat sulit berpolitik tanpa mahar. Para calon dalam partai politik menyadari akan sulitnya mewujudkan impiannya melalui jalur independen.
Servas berharap dengan adanya diskusi ini, masyarakat dapat memahami pentingnya berpolitik tanpa mahar untuk mewujudkan mimpi bersama. Politikus yang terjun ke bidang politik sebagai Bupati, Wali Kota, dan Gubernur diharapkan tidak perlu lagi memikirkan mahar yang mahal.
Selanjutnya, Politisi Aktif – Pengamat Politik, Herman Seran menyampaikan bahwa praktik politik dengan mahar memang terjadi, namun tergantung pada kebijakan pimpinan partai politik tersebut. Partai politik pada dasarnya bersifat sentralistik, meskipun dapat mengelola daerah secara desentralistik.
Herman menyoroti fenomena di mana beberapa partai politik mulai bergerak menuju model bisnis yang lebih transparan, seperti yang terjadi pada partai Golkar.
Perubahan ini mencakup keputusan seperti yang diambil oleh partai PDIP Perjuangan ketika tidak mengusung Putri Puan Maharani. Meskipun masih banyak partai politik yang masih dikuasai oleh pemiliknya, namun keputusan final tetap berasal dari pusat partai politik di Jakarta. Herman berharap agar politik dapat kembali mengedepankan nilai-nilai moral dalam upaya mengembalikan martabatnya di tengah masyarakat, dan menegaskan pentingnya keputusan oleh para pemegang kekuasaan di partai politik.
Pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 akan dilaksanakan di total 545 daerah, terdiri dari 37 provinsi, 415 kabupaten dan 93 kota.